Lampung Selatan, RFN : Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menegaskan serta menghimbau, agar isu soal hutan register jangan dijadikan bahan kampanye.

Terlebih, kata Nanang Ermanto saat ini bertepatan dengan tahun politik yakni pemilihan umum (Pemilu) 2024 mulai dari pemilihan presiden (pilpres) pemilihan legislatif (pileg) pada 14 Februari 2024 mendatang.

Bupati Nanang Ermanto tidak menginginkan masyarakatnya menjadi korban janji manis oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia mengatakan, persoalan tanah sangat krusial dan penuh kehati hatian dalam penyelesaiannya. Jika salah, maka akan meninbulkan persoalan yang besar dimasyarakat.

“Masyarakat harus hati-hati terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab, yang mampu merubah status register menjadi hak milik,” kata Bupati Nanang Ermanto saat sosialisasi dan Bimbingan Tehnis Perhutanan sosial dalam rangka PPTPH di Lamsel yang berlangsung di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati, Selasa (31/10/2023).

Di Kabupaten Lampung Selatan, lanjut Nanang memiliki luas lahan hutan kurang lebih 1.78/ ha yang tersebar dibeberapa kecamatan. Luasan lahan ini, tentu kerap dijadikan oleh oknum yang untuk meraup keutungan dengan mengiming imingi masyarakat bahwa dirinya bisa merubah status regester tersebut menjadi hak milik.

“Apalagi tahun depan sudah memasuki tahun politik, mereka (oknum-red) ini mulai dari oknum kades, caleg dan lainya akan berjanji dan meminta uang untuk mengurus pembebasan lahan,” ungkapnya.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dan jelas mengenai tehnis serta mekanisme bagaimana cara merubah status regester menjadi status hak milik. Sehingga tidak terpengaruh oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (Eko)

Lampung Selatan, RFN : Pengadilan Negeri (PN) Kalianda menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Lampung Selatan.

Audiensi dengan maksud dan tujuan menjalin tali silaturahmi serta kerjasama antara PWI Lampung Selatan yang diketuai Supradianto bersama pengurus diterima langsung Ketua PN Kalianda Arizal Anwar dikantornya, Senin (9/10/2023).

Mengawali pertemuan tersebut, terlebih dahulu dibuka Sekretaris PWI Lampung Selatan Sabda Fajar dengan memperkenalkan satu persatu kepengurusan PWI Perwakilan Lampung Selatan.

Ketua PN Kalianda Arizal Anwar mengatakan, dengan tangan terbuka instansi yang dia pimpin menerima maksud dan tujuan PWI Perwakilan Lampung Selatan.

“Kami, terbuka menerima kunjungan ini. Terlebih lagi kami terbuka untuk teman pers dalam kegiatan jurnalistik (meliput, red) di PN Kalianda,” kata Arizal Anwar.

Peran pers dalam hal publikasi, kata Arizal Anwar juga dibutuhkan PN Kalianda. Menurutnya, publikasi dapat membantu khususnya pihak PN Kalianda dalam segi sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat.

“Contohnya, ada sidang. Saat itu teman-teman Pers, meliput perkara putusan sidang. Dengan artian melalui pemberitaan, putusan tentang hukum dapat memberi efek sekaligus pencegahan pada tindakan kriminal,” jelasnya.

“Pada intinya, kami menerima audiensi ini. Kedepannya, kami juga berharap silaturahmi ini berlanjut dengan lebih baik,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Perwakilan Lampung Selatan Supradianto, terjalinnya kerjasama antara PWI dengan PN Kalianda.

Pihaknya, meminta PN Kalianda dapat mempermudah dan memberikan akses pers yang akan meliput di ruang sidang PN Kalianda. Tentunya, kata Supradianto, peliputan dilakukan secara profesional sesuai kode etik jurnalis (KEJ) serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pihak PN Kalianda.

“Kita ingin akses untuk meliput berita temen temen media di PN Kaluanda ini dapat lebih dipermudah,” ucap Supradiyanto.

Sedangkan, Sabda Fajar mengatakan akan segera menyiapkan daftar wartawan yang tergabung di PWI, sesuai yang diminta pihak PN Kalianda. “Selain daftar nama, kita akan lengkapi pula dengan nama medianya dan nomor telpon wartawannya,” pungkasnya. (Eko)

Lampung, RFN : Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Lampung secara serentak menggelar Operasi Zebra Krakatau 2023 diwilayah hukum Provinsi Lampung.

Operasi ini berlangsung selama Dua pekan atau 14 hari lamanya, dimulai sejak Senin 4 September sampai dengan 17 September 2023.

Operasi dengan mengusung tema “Tema Kamseltibcarlantas yang Kondusif Menuju Pemilu Damai 2024” melibatkan sebanyak 791 Personil terdiri gabungan Polri, TNI, Satpol PP serta instansi terkait.

Dalam penindakan operasi tersebut, ada Dua cara yang diterapkan yakni Tilang elektronik mobile, tilang elektronik status, dan teguran simpatik. Sedangkan terdapat Tujuh kategori pelanggaran yang bakal ditindak yakni, pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi dibawah umur, pengemudi berboncengan lebih dari 1 orang, pengemudi tidak menggunakan helm SNI dan salt belt, pengemudi dalam pengaruh alkohol dan mengkonsumsi alkohol, pengemudi melawan arus, pengemudi melebihi batas kecepatan.

Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Lampung Brigjen Pol Umar Effendi S.I.K.M.Si. saat memimpin upacara yang dilaksanakan di lapangan Mapolda setempat, Senin, (4/9/2023), mengatakan, operasi tersebut mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis didukung penegakan hukum secara elektronik maupun teguran simpatik.

“Tujuannya, dalam Operasi Zebra Krakatau tahun 2023 ini adalah menurunnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya disiplin masyarakat,” kata Umar Effendi, dikutip dari laman Facebook Polda Lampung.

Dalam kesempatan tersebut Wakapolda Umar Effendi, memberikan beberapa penekanan pada personil yang terlibat Operasi Zebra Krakatau 2023, yakni Selalu memohon doa kepada Tuhan yang Maha Esa sebelum melaksanakan tugas, utamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Serta, hindari perbuatan kontra produktif yg dapat merusak citra polri serta tetap menjaga marwah Polri, tidak berorientasi pada Gakkum lantas/tilang tetapi lebih mengutamakan kegiatan Premtif dan preventif serta tindakan Humanis.

“Laksanakan tugas dengan ikhlas dan pedomani standar operasional prosedur yang ada dalam setiap melaksanakan tugas mengabdi kepada bangsa dan masyarakat, pungkasnya.Turut hadir pada upacara tersebut, Danrem 403 Gatam, Kepala Cabang PT Jasa Raharja, Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. (Ril)