Lampung Selatan, RFN : Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto meninjau rumah dinas camat penengahan di Desa Pasuruan, Senin (4/9/2023).

Didamping Camat Penengahan Jaelani dan KUPT Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penengahan Ners. Samsul Muiz, Nanang Ermanto melihat langsung kondisi bangunan rumah dinas camat yang habis dilalap si jago merah, yang terjadi pada Minggu (3/9/2023) sekitar pukul 11.20 WIB.

Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto meminta kepada Camat Penengahan untuk segera menginventarisir dan membuat laporan terkait kebakaran tersebut.

“Nanti akan kita tinjau ulang, apakah perlu atau tidak rumah dinas camat ini direhab. Karena ini bersebelahan dengan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penengahan. Ini kan nanti terkait juga dengan pelebaran puskesmasnya,” kata Nanang.

Camat Penengahan Jaelani mengatakan, rumah dinas tersebut memang sudah lama tidak ditempati karena kondisi bangunan yang sudah lapuk termakan usia. Jaelani menuturkan, bangunan tersebut hanya terisi aset-aset yang sudah tidak layak.

“Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1976. Memang sudah tidak layak ditempati dan hanya diisi barang-barang kantor yang sudah rusak seperti meja, kursi, dan aset lainnya,” katanya.

Jaelani menambahkan, meski tidak ditempati, aliran listrik di rumah dinas tersebut masih ada. “Setiap bulan masih membayar tagihan listrik,” kata Jaelani.

Seperti diketahui, api melalap rumah dinas camat Penengahan pada hari Minggu (3/9) sekitar pukul 11.20 WIB. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. (Kmf/Eko)

Lampung Selatan, RFL : Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten Lampung Selatan mendapat respon baik dari masyarakat.

Bukan tanpa alasan respon positif Pilkades serentak yang di gelar pada 31 Agustus 2023 oleh masyarakat. Hal itu diketahui, pasca pemungutan usai partisipasi kehadiran mata pilih disetiap tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 75 persen.

Hal tersebut dibeberkan Kabid Pemerintah Desa Dicky Yurichi mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Erdiansyah, saat ditemui dikantornya, Jum’at (01/9/2023).

Dicky menjelaskan, ada beberapa faktor respon baik dari masyarakat mengenai kehadiran di Pilkades tersebut diantaranya, Pilkades bersentuhan langsung dengan masyarakat, adanya surat edaran dari DPMD yang di tujukan ke perusahaan agar memberikan kelonggaran bagi para pekerjanya.

”Seperti Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung dan Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang. di Dua desa inikan banyak perusahaan tingkat kehadirannya sampai 75 persen. Itu artinya partisipasi masyarakat disitu cukup baik,” beber Dicky.

Sedangkan yang tidak hadir sambung Dicky, kebanyakan masyarakat yang bekerja diperusahaan tapi bukan orang asli Desa itu melainkan hanya domisilinya di Desa itu.

”Jadi mereka tidak utamakan gelaran Pilkades ini dan condong memilih bekerja atau melakukan kegiatan lain daripada ikut hadir dan menyalurkan hak pilihnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pilkades serentak di Lampung Selatan gelombang II pada Kamis (31/07/2023) diikuti 138 calon kepala desa dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 105.306 orang dari 42 Desa.

Sementara jumlah personel gabungan yang akan mengamankan terdiri dari jajaran Polres Lampung Selatan 399 personel, Kodim 0421/LS 96 personel, Sat Brimob Polda Lampung 93 personel, Satpol PP 107 personel dan Linmas 434 personel.

Serta 93 personel gabungan dari Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Timur, Polres Pesawaran yang akan standby di Polsek perbatasan Lampung Selatan. (Eko)

Lampung Selatan, RFN : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, M.Si meresmikan Empat Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sumatera.

Keempat MPP tersebut yakni MPP Kabupaten Lampung Selatan, MPP Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, MPP Kabupaten Asahan Provinsi Medan, dan MPP Kota Dumai Provinsi Riau.

Peresmian MPP yang dipusatkan di MPP Kabupaten Lampung Selatan ditandai penandatanganan prasasti oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Jumat (12/5/2023), sedangkan MPP Tiga daerah lainnya diresmikan secara virtual.

Acara akbar ini dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Bupati Nanang Ermanto dan Tiga kepala daerah memiliki MPP yang diresmikan.

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan, luas Kabupaten Lampung Selatan sendiri adalah 2.109,74 Km2 dan jumlah penduduk 1.071.727 jiwa, yang tersebar di 17 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 256 Desa. Tentunya dengan gambaran diatas sangat dibutuhkan suatu sistem pelayanan publik yang terintegrasi.

“Oleh karena itu, MPP yang kami miliki ini sangat membantu sekali dalam memberikan pelayanan yang tepat, cepat dan efisien bagi masyarakat Lampung Selatan,” kata Nanang Ermanto.

Untuk awal aktivitasnya, Nanang Ermanto menjelaskan, telah dilakukan uji coba pelayanan pada 2 Januari 2023, dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang 229 pelayanan dan perizinan secara terpadu.

“Dalam perencanaan pembangunannya MPP ini sesuai dengan arahan dari Kementerian PAN-RB, terkait dengan standarisasinya. Sehingga ketika pembangunan gedung ini selesai, kami langsung melakukan uji coba, dan alhamdulillah masyarakat sangat merespon dan merasa terbantu,” jelasnya.

MPP adalah wujud nyata dari transformasi dan reformasi birokrasi pelayanan publik yang modern dan berorientasi kepada pelayanan teknologi digital yang didukung Sistem Digitalisasi Pelayanan (SDP), seperti antrian elektronik, baik online maupun offline.

“Tentunya akan berdampak kepada kemudahan berusaha dan investasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Birokrasi yang ringkas dan mudah akan dapat meningkatkan investasi. Peningkatan Investasi akan menjadi pendukung bagi percepatan proses pembangunan dan kemajuan berbagai aspek suatu daerah,” tukasnya.

Ditempat yang sama, sambutan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, mengucapkan rasa terima kasih dan selamat atas peresmian MPP oleh Menpan RB yang terpusat di Kabupaten Lampung Selatan.

“Sebelumnya, pelayanan sedikit adanya kendala-kendala. Dengan adanya MPP ini diharapkan mampu mengurai keterlambatan atau memperlancar pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya MPP, dikatakan Arinal mempermudah berinvestasi di Provinsi Lampung dan daerah lainnya. “Saya harapkan, dengan pelayanan tercepat mampu mendongkrak peningkatan perekonomian bagi daerah,” kata Arinal.

Sementara itu Kemenpan RB RI Abdullah Anwar Anas mengatakan, kehadiran MPP merupakan suatu terobosan untuk menjembatani melipat semua layanan dalam satu tempat.

“Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendorong pelayanan publik kita semakin baik dan terutama sumber daya manusia-nya menjadi lebih baik,” pungkas Abdullah Azwar Anas. (Eko)